Selasa (10/3) dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum (SDMOH) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Harmonisasi untuk 6 Rancangan Peraturan BSN (RPBSN). RPBSN yang dimaksud adalah :

1. RPBSN tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Teitiadap Stendar Nasional Indonesia Sektor Pangan;
2. RPBSN tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan dan Penanganan Produk Kesehatan;
3. RPBSN tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Perianian, Perkebunan, Petemakan, dan Perikanan;
4. RPBSN tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Elektroteknik, Telekomunikasi dan Produk Optik;
5.  RPBSN tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa; dan
6. RPBSN tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Keantariksaan.

Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Rapat Pimpinan II Lantai 10 Gedung BPPT 1 Jl M.H Thamrin no 8, Jakarta Pusat.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Maya Marisa serta didampingi oleh  Kepala Subdirektorat Pengembangan Skema Penerapan Standar Sukarela dan Penilaian Kesesuaian Muti Sophira H. Sebagai pembukaan Muti menyampaikan alasan penyusunan RPBSN ini  yaitu adanya perubahan Standar Nasional Indonesia (SNI) di sektor-sektor tersebut serta guna meningkatkan daya saing produk-produk yang termasuk dalam skema terkait.    

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini Tim Harmonisasi Peraturan Badan Standardisasi Nasional dan Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diketuai Mahfudiyah serta tim Pengembangan Skema dan Perancang Peraturan Perundang-undangan BSN. (bag-hukum)