Jakarta – Badan Standardisasi Nasional (BSN) menggelar Focus Group Discussion (FGD)  harmonisasi bersama Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jumat (30/07/2021) melalui aplikasi Meeting Virtual. Perancang PUU Ahli Madya selaku Koordinator Kelompok Substansi Hukum, Wahyu Wibawa membuka dan memimpin FGD harmonisasi ini. Kegiatan ini beragendakan sebelas RPBSN yang dibahas yakni:

1. Rancangan PBSN tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah bagi Jabatan Fungsional Analis Standardisasi;
2. Rancangan PBSN tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah bagi Jabatan Fungsional Metrolog;
3. Rancangan PBSN tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
4. Rancangan PBSN tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan dan Permesinan;
5. Rancangan PBSN tentang Perubahan atas PBSN Nomor 4 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan dan Penanganan Material;
6. Rancangan PBSN tentang Perubahan atas PBSN Nomor 7 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kimia;
7. Rancangan PBSN tentang Perubahan atas PBSN Nomor 13 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Logam dan Produk Logam;
8. Rancangan PBSN tentang Perubahan atas PBSN Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa;
9. Rancangan PBSN tentang Perubahan atas PBSN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Keantariksaan;
10. Rancangan PBSN tentang Perubahan atas PBSN Nomor 6 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Elektroteknika, Telekomunikasi, dan Produk Optik;
11. Rancangan PBSN tentang Perubahan atas PBSN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Karetdan Produk Plastik.

Kegiatan ini dihadiri juga oleh Kelompok Substansi Hukum serta wakil dari unit kerja pengusul rancangan Peraturan BSN tersebut yaitu Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan.

Akhir dari kegiatan harmonisasi ini disepakati adanya perbaikan baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan RPBSN tentang Skema dan akan dijadwalkan Kembali harmonisasi RPBSN Tata Naskah Dinas dan Pedoman Penulisan Karya Tulis. Selanjutnya RPBSN yang akan diperbaiki dari hasil harmonisasi akan dilakukan proses penetapan oleh Kepala BSN kemudian dilanjutkan ke proses pengundangan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Bag-hukum)