|

Berita dan Informasi Terkait E-TAP

Persiapan pelaksanaan penilaian IKK Tahun 2023, Tim Hukum melaksanakan pendalaman pedoman penilaian IKK terhadap Peraturan BSN yang telah diundangkan dalam rangka mengetahui kemanfaatannya

Indeks Kualitas Kebijakan

  1. IKK adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengelolaan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi
  2. Tujuan IKK adalah untuk mendorong penguatan partisipasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik

Latar Belakang

  1. Kualitas kebijakan masih buruk,tumpang-tindih, tidak berpihak pada publik, minim evidence-based
  2. IKK telah diadopsi sebagai salah satu indeks pengukura capaian Reformasi Birokrasi 2020-2024 oleh Kementerian PAN dan RB sesuai PermenPAN RB 25/2020
  3. Tahun 2005-2015 terdapat 41.223 regulasi di Pusat & Daerah berpotensi tumpang tindih (Bappenas, 2015) Apakah pembatalan menyelesaikan masalah dan Perlu perbaikan dari hulu s.d hilir kebijakan
  4. Kegiatan Level Mikro Reformasi Birokrasi 2020-2024 dengan kegiatan (a) melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan; dan (b) melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun

 

Perka Dalam Proses

Skema penilaian kesesuaian sektor jasa

  • 09:41 10-09-2024

Skema penilaian kesesusian sektor produk pangan lainnya

  • 13:31 10-10-2024

Rancangan Peraturan BSN tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BSN

  • 09:39 29-08-2024
Selengkapnya